Berita
Pembahasan DUPAK Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa
- 30 Mei 2016
Rapat Koordinasi Pembahasan DUPAK Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, dibuka oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Penilai dengan pembahasan Prosedur pengajuan DUPAK, Standar Operating Procedures (SOP), dan Pengajuan DUPAK minimal 1 (satu) kali setahun.
selengkapnya
Jadi ULP Percontohan, Bupati Badung Diwawancarai Kanal KPK
- 25 Mei 2016
Keberhasilan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung sebagai percontohan tingkat nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Selasa (24/5) kemarin, KPK mengirimkan empat orang stafnya untuk mewawancarai secara khusus Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengenai komitmennya dalam proses modernisasi pengadan barang/jasa melalui ULP sebagai Center of Excellent.
selengkapnya
Peluncuran dan Penandatangan MoU ULP Percontohan Fase II
- 14 April 2016
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta Teken MoU Pengembangan ULP & Pengembangan 44 ULP Percontohan dalam Modernisasi Pengadaan Fase 2, kali ini dalam hal modernisasi pengadaan barang dan jasa. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Badung menjadi percontohan se-Indonesia. Acara dilaksanakan di ruang pertemuan Birawa Bidakara, 14 April 2016 di Jakarta. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menandatangani MoU dengan 44 ULP Percontohan terbaik se-Indonesia, dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
selengkapnya
Kunjungan Studi Banding Benchmarking oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
- 01 April 2016
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan Studi Banding Benchmarking Pelaksanaan Pengadaan pada ULP Pemerintah Kabupaten Badung TA. 2016 di Mangupura, Badung, melalui Surat Tugas dari Kepala Perwakilan No. 165a/ST/XIX.DPS/03/2016, Tanggal 30 Maret 2016.
selengkapnya
Kunjungan Pengamatan oleh KPK
- 01 Maret 2016
Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, KPK melalui unit kerja koordinasi dan supervisi pencegahan pada Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan kunjungan pengamatan serta pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Pemerintah Kabupaten Badung, melalui Surat No. B-1590/10-16/02/2016, Tanggal 19 Februari 2016.
selengkapnya
