• 0361 900 9310
  • ukpbj@badungkab.go.id

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan UKPBJ Kabupaten Badung

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia
    Nomor : 16 Tahun 2018
    Tanggal : 16 Maret 2018
    Tentang : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
    Nomor : 14 Tahun 2018
    Tanggal : 8 Juni 2018
    Tentang : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
    Nomor : 112 Tahun 2018
    Tanggal : 12 November 2018
    Tentang : Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  4. Peraturan Bupati Badung
    Nomor : 2 Tahun 2019
    Tanggal : 7 Januari 2019
    Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  5. Peraturan Bupati Badung
    Nomor : 3 Tahun 2019
    Tanggal : 7 Januari 2019
    Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah
  6. Keputusan Bupati Badung
    Nomor : 573/01/HK/2019
    Tanggal : 31 Desember 2019
    Tentang : Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
  7. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
    Nomor : 01 Tahun 2020
    Tanggal : 2 Januari 2020
    Tentang : Penetapan Ketua, Sekretaris, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Tim Teknis Pokja, Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Staf Pendukung pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

  • By admin
  • 14 Agustus 2020
web counter
visitor counter