Berita
SOSIALISASI KATALOG ELEKTRONIK, BADUNG SIAP LAKSANAKAN PROGRAM E-KATALOG DAERAH
- 01 Agustus 2017
Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif dan transparan guna mendukung program katalog elektronik daerah diwujudkan dengan mengusulkan kepada LKPP RI yaitu 27 (dua puluh tujuh) item pekerjaan sub konstruksi. Melalui e-katalog Daerah diharapkan pelaksanaan pengadaan yang lebih cepat dan mendapatkan penyedia sesuasi harga pasar terbaik dengan kualitas sesuai kebutuhan
selengkapnya
Terkait e-catalog Local, Kepala LKPP Kunjungi Badung
- 10 April 2017
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Puspem Badung, Kamis (30/3). Kunjungan LKPP ke Kabupaten Badung ini dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang telah dibangun antara Pemkab Badung dengan LKPP. Dalam penerimaan tersebut, Bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dewa Made Apramana dan Kabag Pengadaan Barang/Jasa I Gusti Made Dwipayana.
selengkapnya
Pembekalan mengenai Strategi Pengadaan Dalam Kerangka Antisipasi Resiko Audit
- 08 Februari 2017
Mangupura - Untuk lebih memahami Proses Pengadaan dari sudut pandang hukum, Pengelola Pengadaan pada ULP Badung mendapatkan pembekalan mengenai Prinsip dan Etika Pengadaan Dalam Kerangka Kehati-hatian Mengelola Keuangan Negara, Daerah dan Desa Oleh Pengelola Pengadaan dan Strategi Pengadaan Dalam Kerangka Antisipasi Resiko Audit. Bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, pembekalan ini disampaikan oleh Muhammad Nur Yahya SE, MM, MSi, MH, Ak, CA, CPAI, CFrA, BKP, CSRS, Adv.Cert.SCM, MAPPI (Cert.) pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017.
selengkapnya
Diseminasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 13 September 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korupgah) Korupsi menyelenggarakan diseminasi praktik terbaik penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah berbasis elektronik di bidang Perencanaan APBD (e-planning), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-procurement) melalui ULP yang mandiri, dan perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
selengkapnya
Diseminasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Maluku Utara
- 13 September 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korupgah) Korupsi menyelenggarakan diseminasi praktik terbaik penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah berbasis elektronik di bidang Perencanaan APBD (e-planning), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-procurement) melalui ULP yang mandiri, dan perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
selengkapnya
