Berita
Pelatihan Modul 3
- 10 Desember 2014
ULP Kabupaten Badung mengikuti Pelatihan Dasar Modul 3 : Menyusun Dokumen Lelang dan Kriteria Evaluasi, di Makassar, pada tanggal 8 - 10 Desember 2014. Sebagai informasi, Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilaksanakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bekerja sama dengan MCA-I (Millennium Challenge Account Indonesia) terhadap ULP yang ditunjuk sebagai ULP Percontohan.
selengkapnya
Kabupaten Badung Raih National Procurement Award 2014
- 18 Nopember 2014
Wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa Kabupaten Badung. Kabupaten Badung meraih National Procurement Award 2014 untuk kategori Komitmen Pencapaian Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pada Aksi Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa.
selengkapnya
Badung Jadi Percontohan Modernisasi Pengadaan
- 01 Oktober 2014
Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen kuat untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa. Dengan komitmen tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadikan Badung sebagai salah satu percontohan (pilot projek) modernisasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam sebuah penandatanganan kerjasama antara LKPP dengan Pemkab. Badung dalam pengembangan Kontrak Payung Tingkat Lokal.
selengkapnya
Deputi LKPP, Dukung ULP Badung Menjadi Kantor
- 10 September 2014
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Kebijakan LKPP,Prof Ir. Himawan Adinegoro M.Sc, DFT, APU, memberikan apresiasi atas komitmen serta kebijakan Bupati Badung A.A. Gde Agung beserta segenap jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan tatakelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang sepenuhnya dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
selengkapnya
Gde Agung Terima Deputi IV UKP4
- 25 Februari 2014
Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalaian Pembangunan (UKP-PPP) yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh menuju Indonesia sejahtera juga sangat ditunjang oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan intrumen penting dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu terus diawasi pelaksanaannya sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi Kabupaten Badung yang memiliki APBD yang demikian besar tentu kondisi ini akan memberikan peran besar dalam terus mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Badung dan nasional." dari data yang ada bahwa posisi Kabupaten Badung dalam tahun anggaran 2013 lalu dengan APBD mencapai 3 Trilyun lebih dengan serapan mencapai 91,01 persen ini merupakan prestasi sangat membanggakan, oleh karenanya tentu UKP4 sangat mengapresiasi capaian yang diraih Kabupaten Badung dalam melakukan tata kelola keuangan daerahnya. demikian antara lain diungkapkan oleh Deputi IV Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan pengendalian pembangunan Tara Hidayat didampingi oleh staf ahli khusus UKP4 Rudianto saat diterima Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, Senin, (24/2) di Puspem Badung kemarin.
selengkapnya
