ULP Badung Ditetapkan Sebagai Percontohan Nasional
Setelah melalui seleksi ketat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Badung akhirnya dipilih oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi ULP percontohan tingkat nasional. Penetapan tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Badung A.A. Gde Agung dengan Kepala LKPP RI Agus Raharjo.
Acara penandatanganan 30 ULP Percontohan ini dilaksanakan di Jakarta, 14 November 2013. Selain dihadiri Wakil Duta Besar Amerika, acara juga dihadiri Wamenlu Wardana, Wamen Perencanaan dan Pembangunan Nasional, para pejabat eselon I di lingkungan LKPP. Sementara beberapa pejabat Pemkab Badung yang turut mendampingi Gde Agung diantaranya Sekda Badung Kompyang Swandika, Kepala Bapeda Wayan Suambara, Kepala ULP Badung Ir. Dewa Made Apramana, Kabag Pembangunan Agung Bayu, Kabag Aset Ria Ningsih, Kabag Organisasi Wayan Wijana serta Kabag Humas dan Protokol A.A. Raka Yuda.
Bupati Badung Anak Agung Gde Agung saat penandatanganan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan disaksikan oleh kepala LKPP RI Agus Raharjo kamis 14/11 kemarin di Paninsula Jakarta.
Setelah melalui seleksi ketat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Badung akhirnya dipilih oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi ULP percontohan tingkat nasional. Penetapan tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Badung A.A. Gde Agung dengan Kepala LKPP RI Agus Raharjo.
Acara penandatanganan 30 ULP Percontohan ini dilaksanakan di Jakarta, Kamis (14/11) kemarin. Selain dihadiri Wakil Duta Besar Amerika, acara juga dihadiri Wamenlu Wardana, Wamen Perencanaan dan Pembangunan Nasional, para pejabat eselon I di lingkungan LKPP. Sementara beberapa pejabat Pemkab Badung yang turut mendampingi Gde Agung diantaranya Sekda Badung Kompyang Swandika, Kepala Bapeda Wayan Suambara, Kepala ULP Badung Ir. Dewa Made Apramana, Kabag Pembangunan Agung Bayu, Kabag Aset Ria Ningsih, Kabag Organisasi Wayan Wijana serta Kabag Humas dan Protokol A.A. Raka Yuda.
Kepala LKPP Agus Raharjo mengatakan, nilai pengadaan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia mencapai Rp. 325 triliun merupakan nilai yang luar biasa. Jadi dibutuhkan inovasi yang mendasar sesuai agenda reformasi birokrasi yang meliputi penyempurnaan aturan. Selain itu LKPP juga terus mendorong dan membenahi institusi atau lembaga pengadaan dan akan dijadikan ULP permanen. Saat ini sudah ada 182 ULP, namun baru beberapa yang masuk kategori permanen. “Oleh karenanya pada saat ini adalah awal dalam menginisiasi agar ULP percontohan ini dapat menjadi inspirasi bagi ULP lainnya agar dapat menjadi ULP permanen dengan layanan secara elektronik secara penuh." ungkapnya. Ditegaskannya, melalui ULP secara penuh ini diharapkan hasil yang signifikan berupa penghematan mencapai 11 persen dari sisi pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Bupati Gde Agung usai penandatanganan MoU mengatakan, keberadaan ULP Kabupaten Badung yang telah berdiri sejak tahun 2011 merupakan salah satu komitmen Pemkab Badung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat terlaksana secara efektif efisien dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Jadi keberadaan ULP yang baik ini merupakan pilar penting tata kelola pemerintahan yang baik" ujarnya.
Dikatakannya, kehadiran ULP sangat strategis serta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengingat APBD Badung yang cukup besar mencapai Rp 3,2 triliun dengan belanja modalnya mencapai 30,5 persen dari APBD Badung. Kondisi ini tentunya relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Bali. Oleh karenanya pihaknya terus berbenah dengan meningkatkan kualitas aparatur melalui sertifikasi barang dan jasa secara mandiri.
Bupati Gde Agung juga menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan terukur sehingga prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa harus senantiasa mengikuti kaidah serta ketentuan sebagaimana diatur pada Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya. “Berkenaan dengan hal tersebut maka untuk mendukung komitmen tersebut kami akan terus melakukan perbaikan sistem terlebih dengan ditetapkannya ULP Badung sebagai percontohan nasional," tegas Gde Agung.
Gambar:
Bupati Badung Anak Agung Gde Agung saat penandatanganan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan disaksikan oleh kepala LKPP RI Agus Raharjo kamis 14/11 kemarin di Paninsula Jakarta.
- By admin
- 14 Nopember 2013
